FANDOM


Tugas dan wewenang DPRD:

DPRD mempunyai tugas dan wewenang

(1) membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

(2) menetapkan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah bersama dengan kepala daerah;

(3) menetapkan APBD bersama dengan kepala daerah

(4) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk didalamnya pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional .

(5) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada atas langsungnya, yakni Menteri Dalam Negeri atau Presiden;

(6) memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah

(7) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;

(8) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; serta

(9) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(10) mengamalkan Pancasila;

(11) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;

(12) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

(13) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(14) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

(15) menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

(16) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;

(17) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya;

(18) mengunjungi konstituen secara berkala; (j) mengikuti program pendidikan politik bagi anggota DPRD kabupaten/kota;

(19) menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD kabupaten/kota, termasuk menjaga tatakrama persidangan dan kesantunan politik antar sesama anggota DPRD kabupaten/kota; dan

(20) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

(21) mengikuti program pendidikan politik bagi anggota DPRD kabupaten/kota;